Prosedur Mediasi Pengadilan Agama Slawi
PROSEDUR MEDIASI PERADILAN AGAMA
(PERMA No. I Tahun 2016)
- Tahap Pra Mediasi
- Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
- Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.
- Tahap Proses Mediasi .
- Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing - masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- Apabila suatu kebutuhan Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut - turut tidak datang pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- Mediasi Mencapai Kesepakatan
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak dan Mediator.
- Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib pernyataan tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausul pencabutan Gugatan dan atau klausula yang telah dilanggar perkara telah selesai.
- Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- Pada tiap tahapan tahapan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap baku untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
- Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya
- Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib melayani pemeriksaan yang diperiksa selama 14 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut.
- Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan persetujuan secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat - lambatnya 30 hari kerja sejak didaftar dalam Induk Perkara.